Alih Kelola Blok East Kalimantan Terganjal Dana Pemulihan Lahan Tambang

0
390

Kontrak Chevron Indonesia Company di Blok East Kalimantan akan habis pada Oktober 2018 mendatang. PT Pertamina (Persero) telah menyatakan berminat untuk mengambil alih blok dengan produksi minyak 17.700 barel per hari (bph) ini, proposal alih kelola sudah diajukan pada pemerintah.

Tapi alih kelola Blok East Kalimantan terganjal masalah dana abandonment and site restoration (ASR). ASR adalah dana yang digunakan untuk kegiatan penghentian operasi fasilitas secara permanen dan pemulihan lahan ketika kontrak migas berakhir atau terjadi peralihan operator.

Anjungan-anjungan minyak yang sudah tidak terpakai di Blok East Kalimantan harus dibongkar, lokasinya dibersihkan, direhabilitasi sehingga kembali seperti semula seperti sebelum menjadi lahan tambang. Pemulihan lahan itu dibiayai dengan dana ASR.

Kewajiban kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mencadangkan dana ASR ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 (PP 35/2004).

Tapi Production Sharing Contract (PSC) East Kalimantan yang dipegang Chevron dibuat jauh sebelum ada PP 35/2004 itu. Dalam PSC, tidak ada kewajiban bagi Chevron untuk menanggung dana ASR.

Pertamina sebagai calon KKKS pengganti Chevron pun keberatan bila dana ASR dibebankan pada mereka nantinya. Menurut hitungan Pertamina, pengelolaan Blok East Natuna jadi kurang ekonomis kalau mereka harus membayar dana ASR untuk rehabilitasi lahan tambang.

“ASR, sepanjang yang saya tahu, secara PSC hanya berlaku untuk kontrak-kontrak baru. Sedangkan kontrak lama tidak ada. Ini salah satu yang kita bahas berkaitan dengan pembebanan biayanya ke siapa,” kata Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam, Selasa (22/11/2016).

Dia menambahkan, Pertamina ingin menggabungkan Blok East Kalimantan dan Blok Attaka yang masih berada dalam 1 kawasan agar pengelolaannya lebih efisien.

“Untuk East Kalimantan belum ada yang final. Masih dievaluasi aspek komersialitasnya dengan beberapa skenario, salah satunya penggabungan dengan Blok Attaka,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyatakan masih mencari solusi terkait dana ASR Blok East Kalimantan ini. Secara legal, dana tersebut tidak bisa dibebankan ke Chevron maupun Pertamina. Di dalam APBN juga tidak ada anggaran untuk menanggungnya. Jadi masih belum jelas akan dibebankan ke siapa.

“Sedang kita bicarakan. Dulu (dana ASR) kan itu nggak ada di PSC, padahal biayanya gede, terus mau kita bebankan ke siapa? Di PSC lama nggak ada. Kalau mau di-ASR, kan jadinya uang negara juga karena dulu tidak dianggarkan. Ini permasalahan kita semua, dari mana dananya, dari APBN? Lagi dicari solusinya,” tutupnya.

Sumber : detik.com